Apr 12, 2014

VISI

  • Menjadi Institusi pilihan yang  memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pelayanan kesehatan melalui persediaan solusi-solusi yang berorientasi kebutuhan pelanggan guna terwujudnya keutuhan martabat manusia

MISI


  • Memfasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen pelayanan kesehatan bagi unit anggota dan non anggota Perdhaki
  • Melakukan kemitraan dan pengembangan jejaring dengan stake-holders organisasi profesi guna terselenggaranya pendidikan dan latihan yang bermutu
  • Melakukan pendampingan pasca pelatihan guna pemberdayaan dan perbaikan kinerja intitusi pelanggan. 
  • Meningkatkan kualitas kelembagaan dan profesionalisme staff YPMK
  • Menjalin Kemitraan bisnis guna pengembangan organisasi

Apr 7, 2014

BACA YUK ARTIKEL HARI INI

BPJS Cacat Kongenital?
 
Kalutnya operasional BPJS yang belum berumur seratus hari menjadi keprihatinan banyak pihak. Keluhan kepada BPJS baik oleh PPK apalagi keluhan peserta sudah tidak ketulungan banyaknya. Setiap hari publik disodori keluhan dari media cetak, sosial media, radio maupun televisi tentang buruknya pelayanan BPJS terhadap peserta dan PPK. Peserta dan calon peserta banyak yang tidak terlayani dengan baik oleh BPJS.

Korban pada pihak peserta sudah banyak berjatuhan dari mulai kecewa karena mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak mutu sampai meregang nyawa karena tidak dapat dilayani ketika memerlukan pertolongan gawat darurat di RS jaringan BPJS sekalipun. Peserta merupakan pihak yang paling dirugikan oleh program JKN yang bertujuan mulya ini. Tampaknya, tidak ada pihak yang melindungi kepentingan peserta termasuk BPJS. Pada operasional JKN peserta bukan lagi menjadi subyek penting tapi telah berubah menjadi pelengkap penderita. Hak-hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif yang dijanjikan belum mampu diwujudkan oleh BPJS.
Euporia menyambut JKN sudah bergeser menjadi umpatan dan kemarahan bila BPJS tidak mampu berkerja extra ordinary untuk meyakinkan peserta dan PPK bahwa BPJS mampu berkerja sesuai dengan harapan publik. Senjangnya operasional BPJS disebabkan BPJS tidak berfungsi sebagai Managed Care yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan keuangan sehingga program menjadi efektif dan efisien.

Apakah sebenarnya fungsi utama BPJS?
Sesuai dengan UU No: 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Badan ini berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS merupakan asuransi kesehatan sosial yang berkerja dengan konsep Managed care. Oleh karena itu, ada 4 fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh BPJS yaitu: 1) mengelola dana yang berasal dari premi peserta dengan efektif dan efisien; 2) mengelola pelayanan kesehatan yang pas sesuai dengan paket manfaat; 3) mengelola dan melindungi peserta sehingga mendapatkan jaminan kesehatan yang dijanjikan. 4) berkerja sama dengan PPK agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Program JKN ini sudah disiapkan berpuluh tahun, jauh sebelum UU No: 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan. Gunungan hasil seminar, workshop dan riset yang dilakukan oleh para konsultan baik domestik maupun asing untuk menghasilkan konsep jitu JKN. Tetapi, kenapa BPJS tidak berjalan dengan semestinya? Apa ada yang salah pada fungsi dan struktur BPJS?

Apakah BPJS cacat kongenital?
Untuk membedah ini, pertama, mari kita lihat struktur BPJS. Dibawah Direktur utama ada 7 direktorat untuk menjamin semua fungsi BPJS dapat berjalan dengan sempurna. Mari kita pelajari Direktorat Pemasaran dan Kepersertaan. Melihat nama direktorat ini tampak masih kental unsur lembaga private komersial yang sangat mementingkan aspek marketing. Dengan status kelembagaan BPJS yang bersifat sosial, non profit dan mandatory; apakah peran marketing jadi dominan? Apalagi produk BPJS hanya satu yaitu paket pelayanan dasar. Apakah perlu unit marketing pada level direktur? Kalau dimaksudkan untuk sosialisasi program cukup dijalankan oleh unit dilevel manajer. Sedangkan, fungsi kepersertaan tampaknya sebatas administrasi kepersertaan. Justru fungsi perlindungan peserta untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta tidak tampak pada strukur BPJS. Seharusnya, fungsi perlindungan peserta harus menjadi aspek penting pada struktur BPJS. Mestinya, BPJS harus dapat melindungi hak-hak peserta mulai dari level atas sampai dengan grass root. Sehingga ketika hak-hak peserta dilanggar ada yang menegakkan dan melindungi peserta. Tidak seperti sekarang ini peserta bagaikan anak ayam tidak ber-induk. Inilah salah satu cacat kongenital struktur BPJS sehingga manajemen peserta menjadi kedodoran. Dengan demikian, rasanya unit yang mengurus kepentingan peserta is a must

Kedua, mari kita lihat direktorat perencanaan, pengembangan dan manajemen resiko. Sebenarnya apakah produk bisnis BPJS? Kalau BPJS sebagai lembaga komersial dengan produk bisnis bermacam ragam untuk memenuhi demand konsumen; memang dibutuhkan direktorat renbang yang mumpuni. BPJS harus senantiasa mengembangkan produk bisnisnya agar tetap unggul dengan kompetitornya. Apakah betul natural produk bisnis BPJS seperti perusahaan komersial? Sebenarnya, produk bisnis BPJS hanya satu saja yaitu paket pelayanan dasar sehingga produknya sangat sederhana. Boleh dikatakan fungsi renbang BPJS tidak perlu mendapatkan posisi yang tinggi karena memang fungsinya sangatlah terbatas. Rasanya, fungsi ini cukup dilevel manajer saja. Dari aspek resiko bisnis BPJS relatif rendah karena bisnis dengan PPK mayoritas milik pemerintah, tarif kapitasi dan INA CBG sehinga kemungkinan merugi kecil. Disamping itu kepersertaan dijamin undang-undang sehingga law large number dengan cepat dan pasti bisa dicapai.

Justru, unit yang mencegah abuse and fraud tidak tampak pada struktur direktorat BPJS. Unit ini sangat penting untuk mencegah dan menangkal kecurangan pada pelayanan kesehatan yang mungkin oleh peserta, PPK dan BPJS sendiri. Unit ini menganalisis utilisasi review, manajemen klaim, identifikasi dan tangkal kecurangan bisnis BPJS. Unit ini sangat penting untuk segera diwujudkan untuk mencegah kebangkrutan BPJS karena dana publik yang dikelola sangatlah besar. Ketiadaan unit abuse and fraud merupakan cacat kongenital kedua badan ini. Perlu segera dilakukan re-strukturisasi BPJS,  ramping struktur, kaya fungsi sehingga lebih efisien dan tetap efektif. Rasanya, masih ada kelemahan2 lain pada organisasi BPJS yang akan kita pelajari bersama. Cacat kongenital bukanlah cacat genetika yang tidak bisa diterapi, memang membutuhkan tindakan dan terapi segera dan mahal serta butuh waktu lama untuk pemulihan. Seharusnya, BPJS harus dapat melindungi dirinya dari tindakan abuse and fraud sehingga menjamin suksesnya JKN sebagai legenda bangsa Indonesia yang hebaaat. Amiin.

 DR. Yaslis Ilyas, DRG. MPH. HIA. MHP. AAK


Apr 4, 2014

MANAJEMEN IGD



Pelatihan
MANAJEMEN   IGD
21 – 22  Mei  2014


Dipersiapkan Oleh:
YPMK Perdhaki       
Komp.  Perkantoran Mitra  Matraman  Blok  B – 20
Jl.  Matraman  Raya  148  Jakarta  13150
Phone :   (+62 21) 8590 8034, 8590 8035
Fax      :   (+62 21) 8591 8166
Email   :  ypmkperdhaki97@gmail.com  &  ypmk_perdhaki@yahoo.com
LATAR  BELAKANG
 Sudah tidak disangsikan bahwa Instalasi Gawat Darurat (IGD) di sebuah rumah sakit merupakan pintu gerbang pelayanan sekaligus etalase kualitas pelayanan rumah sakit, yang akan dinilai oleh masyarakat pengguna rumah sakit. Oleh karenanya IGD di rumah sakit haruslah benar benar dapat mewakili pencitraan setiap rumah sakit, dimana semua aspek pelayanan yang dilaksanakan di IGD tersebut merupakan gambaran pelayanan kesehatan secara keseluruhan dari rumah sakit.

IGD yang merupakan unit kerja fungsional di rumah sakit menghimpun dan menggambarkan hampir semua bentuk sumber daya yang ada di rumah sakit, baik bangunan fisik, peralatan dan SDM kesehatan yang diarahkan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna dalam keadaan siap pakai 24 jam.

Di era globalisasi dengan jargon akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta supremasi hukum sekarang ini, maka pelayanan IGD haruslah dapat memenuhi keempat jargon tadi, kalau tidak maka bukan tidak mungkin rumah sakit akan disibukkan dengan tuntutan (hukum) masyarakat yang bertubi tubi.

Untuk menjaga agar IGD sebuah rumah sakit dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan  persyaratan sebuah IGD mulai dari input, proses sampai outcomenya melalui Keputusan MenKes no 856 tahun 2009.

Selain itu Kementerian kesehatan telah pula menetapkan keharusan rumah sakit dilakukan akreditasi sebagai upaya menjaga dan menjamin mutu pelayanan rumah sakit termasuk pelayanan IGD nya, melalui Permenkes No 12 tahun 2012.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai badan independen yang ditunjuk Menteri kesehatan untuk melakukan akreditasi nasional melalui Permenkes No 428 tahun 2012, telah menetapkan (bersama Dirjen BUK- Kemkes) Standar akreditasi rumah sakit yang mengadaptasi standar akreditasi JCI. Sudah sewajarnya setiap Pimpinan rumah sakit memahami standar yang telah ditetapkan ini sebagai acuan dalam mengelola IGD di rumah sakitnya, oleh karenanya perlu dilakukan pelatihan bagi pimpinan rumah sakit dan pejabat yang terkait untuk mengenali dan memenuhi standar tersebut.

TUJUAN
Membantu meningkatkan kemampuan manajemen rumah sakit dan membuka wawasan kepada Komite Medis, staf medis dan staf manajemen rumah sakit dalam memahami dan menyiapkan IGD rumah sakit yang sesuai dengan standar Akreditasi RS versi 2012.

MATERI

1.    Pengaturan alokasi ruangan pelayanan dan fasilitas peralatan di IGD.
2.   Pengelolaan SDM IGD (pola ketenagaan, kualifikasi staf, mapping kompetensi staf, 
     training need assesment, program training, program orientasi, jenjang karier perawat)
3.    Standar Pelayanan IGD, Panduan praktik Klinis Trauma, Triase pasien
4.    Resusitasi pasien, Code Blue sistem, Tim tanggap darurat.
5.    Hospital Disaster Plan
6.    Perancangan rekam medis  IGD serta format pendukung pelayanan IGD
7.    Program mutu dan keselamatan pasien di IGD, indikator mutu IGD
8.    Latihan membuat regulasi pelayanan IGD dan Hospital Disaster Plan


TEMPAT, TARGET dan JUMLAH PESERTA

Hari /Tanggal          :   Rabu – Kamis, 21 – 22  Mei  2014
Pukul                      :   08.00 – 17.00  WIB
    
     Tempat Pelaksanaan Pelatihan :
            Hotel  IBIS  Jakarta Senen
            Jl.  Kramat Raya  no.  100
            Jakarta  Pusat

        TARGET PESERTA  : 

-          Direktur                                                 -   Staf Medis RS
-          Manajer Pelayanan RS                           -   Staf Keperawatan IGD
-          Staff     Manajemen (IPRS)                     -   Kepala IGD. 

Guna menjaga efektifitas program, kami membatasi jumlah peserta maksimal  
yaitu  30  orang.

NARASUMBER
Adalah  pakar perumahsakitan / kegawatdaruratan  :
1.    dr Djoni Darmadjaja, SpB,MARS,FINACS,FICS
2.    dr. Henry Boyke Sitompul, SpB,FINACS

METODE dan DURASI  PROGRAM
1.    Ceramah
2.    Diskusi, tanya jawab.
3.    Latihan membuat Regulasi pokok IGD.
4.    Latihan membuat Hospital disaster Plan
 Peserta agar membawa laptop

BIAYA  PROGRAM
Biaya yang kami kenakan pada tiap RS untuk mengikuti program ini adalah  :
Rp. 4.000.000,- (Empat  juta Rupiah) / peserta.

Biaya dikirim melalui :
CIMB Niaga   No. Rekening : 908-01-00015-00-9 
atas nama  :  PMK PERDHAKI.

DUKUNGAN FASILITAS DARI YPMK PERDHAKI
Setiap peserta yang mengikuti program ini akan didukung dengan fasilitas:
1.       Soft Copy dan Hard Copy materi ceramah.
2.       Seminar  Kit  &  Sertifikat.
3.       Makan siang  &  2x  snack.
KONTAK  KAMI
Bila pihak manajemen RS anda hendak melakukan konfirmasi atau membutuhkan
penjelasan lebih lanjut harap menghubungi kami  :

YPMK  Perdhaki
Komplek  Perkantoran Mitra  Matraman  Blok  B – 20
Jl.  Matraman  Raya  148  Jakarta  13150
Phone :    (+62 21) 8590 8034, 8590 8035
Fax      :   (+62 21)  8591 8166
HP       :   0852 874 344 24 (Shinta)  0812 954 3654 (Eny)  
                0813  1903 7384 (Nita)
Email  :   ypmkperdhaki97@gmail.com  &  ypmk_perdhaki@yahoo.com


FORMULIR  PENDAFTARAN
Dengan ini kami mendaftarkan nama-nama dibawah ini untuk mengikuti pelatihan
MANAJEMEN  IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT) yang akan diselenggarakan pada  
tanggal   21 – 22  Mei   2014

Nama           :  
1.........................................................../ ...........................................L/P
2.........................................................../ ...........................................L/P
3.........................................................../ ...........................................L/P
4.........................................................../ ...........................................L/P

Rumah Sakit            :   ..........................................................................
Alamat                     :   ..........................................................................
Contact Person        :   .......................................HP. ............................
Telpon / Fax             :   ..................................Fax. .................................
Email                      :   ...........................................................................

                                            ........................................... 2014                                  
Hormat   kami,



                             ( ...........................................................)